Analisis dan Refleksi Teologis-Politis Jelang Pemilu 17 April 2019

 

Pemilu (=Pemilihan Umum) 2019 sudah di depan mata. Sekali lagi rakyat Indonesia diminta untuk berpesta merayakan demokrasi. Caranya: menggunakan hak untuk memilih mereka yang “sah” untuk dipilih. Para kandidat, tentunya. Ada paslon (=pasangan calon) Presiden dan Wakil Presiden. Ada para caleg (=calon legislatif) dari berbagai tingkatan. Ada juga para calon senator. Dalam Pemilu kali ini, “penggunaan hak” dilakukan secara serentak, yaitu tanggal 17 April 2019.

Dalam “pesta” yang berbiaya mahal itu, secara khusus Pilpres (=Pemilihan Presiden [dan Wakil Presiden]) adalah “mata acara” yang seru. Wajar, memang. Namanya juga pemilihan kepala pemerintahan. Kandidatnya terbilang dengan jari, beda dengan pemilihan anggota-anggota parlemen (DPR) dan senat (DPD). Apalagi mitos mesianik atau kontra-mesianik masih hidup dengan sentosa: kepala pemerintahan nyaris mahakuasa, bisa bikin hampir apa saja for best or worst (demi manfaat optimum atau mudharat maksimum) negeri tercinta.

Di samping itu, Pilpres kali ini digambarkan sebagai rematch (tanding ulang) antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pak Jokowi, sang “juara bertahan,” akan mempertahankan “gelar”. Pak Prabowo, yang tempo hari keok, berambisi melakukan revanche. Dalam istilah bal-balan-nya, El Classico. Bak Barcelona versus Real Madrid, atau Persija Si Macan Kemayoran kontra Persib Si Maung Bandung.

 

Perang?

Ada sementara pihak yang mengibaratkan Pilpres 2019 (seperti halnya Pilpres 2014) dengan Bharatayudha Jayabinangun. Ngeri juga. Sebab, Bharatayudha Jayabinangun secara harafiah artinya “perang saudara” (bukan civil war). Dua kubu bermisan dari trah Bharata, dengan mengerahkan wadyabala masing-masing, saling tempur untuk memperebutkan Negara Hastina dan menenggelamkan Tegal Kurusetra dalam banjir darah. Apakah kita mau Pilpres 2019 seperti itu? Tidak, bukan?

Ada juga yang mengumpamakan rematch Pak Wo vs. Pak Wi dengan Perang Badar. Ini mengobarkan semangat perang suci di hati pendukung salah satu kubu. Tapi menurut saya, ini keterlaluan. Sebab Perang Badar, yang berlangsung pada 624 M, adalah peperangan antara umat Islam (yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW) dan kaum penguasa Mekkah, Quraisy (yang dipimpin oleh Abu Jahal). Itu peperangan antara kaum beriman dan orang kafir! Padahal, dalam Pemilu 2019 di masing-masing kubu ada kaum beriman … dan orang kafir (termasuk yang kufur nikmat sehingga senang korupsi dan sogokan bahkan gemar “serangan fajar”). Di “partai Allah” ada banyak syaithan (di samping malaikat), di “partai Syaithan” ada tidak sedikit malaikat (di samping syaithan). Masing-masing kubu berkomposisi corpus permixtus, “badan campuran”.

Selain itu, ada juga yang berargumen bahwa Pilpres 2019 bukan sekadar rematch Jokowi-Prabowo, tetapi juga pertarungan antara NU (Nahdatul Ulama) dan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia). NU adalah ormas Islam terbesar di Indonesia (bahkan dunia). Semboyannya: Hubbul wathan minal iman (=cinta tanah air sebagian dari iman). Dari kalangan NU pula muncul pameo “NKRI harga mati.” Bahkan “PBNU” (=Pengurus Besar Nahdatul Ulama) bisa juga dibaca sebagai singkatan bagi “Empat Pilar Kebangsaan,” yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, dan UUD 1945.

NU mengklaim telah turut mendirikan dan menjaga NKRI, sebuah negara bangsa (nation state) yang mewadahi kemajemukan agama, suku bangsa, dan budaya. Meski bukan negara Islam, NU melihat NKRI telah memungkinkan umat Islam, yang merupakan mayoritas masif masyarakat Indonesia, mengamalkan agama Islam seluas-luasnya. Atas dasar kedua hal itu, NU merasa berkewajiban untuk mempertahankan NKRI

Di lain pihak, HTI adalah “seksi Indonesia” dari Hizbut Tahrir, sebuah organisasi Islam politik internasional yang bervisi mempersatukan seluruh dunia di bawah Khilafah Islamiyah (=pemerintahan, kekuasaan Islam). Di banyak negara, termasuk yang secara konstitusional berasas Islam, HT ditolak dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Sebab gerakan HT bertujuan merebut kekuasaan negara, termasuk yang berasas Islam, dan menjadikannya bagian dari Khilafah. Bertali-temali dengan Khilafah adalah penolakan HT/HTI terhadap demokrasi, sistem bikinan manusia. Akan tetapi, ironisnya, HT/HTI memanfaatkan demokrasi untuk menyebarluaskan pandangan dan mengembangkan sel-sel pergerakan mereka. Pusat HT sendiri berada di London, Inggris, salah satu negara kafir gembong demokrasi (liberal).

NU berkomitmen pada NKRI, yang ber-Pancasila, plural, toleran, dan demokratis. HTI ingin menggulingkan NKRI dan menjadikannya bagian dari Khilafah. Sebenarnya sudah lama NU jengah dengan varian-varian Islam Transnasional, yang merongrong Islam tradisional (yang diwadahi NU) dengan tudingan bid’ah bahkan kurafat, dan menggerogoti Islam modernis (yang diwadahi Muhammadiyah) dengan menyusupkan kader-kader mereka. Perlawanan NU di akar rumput mengambil bentuk apologetika para kiai dalam pengajian-pengajian. Tak jarang Banser (Barisan Anshor Serba Guna; Anshor adalah ormas kepemudaan yang bersatus sebagai badan otonom NU) terlibat dalam ketegangan, bahkan konflik, dengan pihak-pihak penyeleggara pengajian yang mendiskreditkan NU.

Pembubaran HTI, yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi-Kalla, mendorong para pemimpin dan pengikut HTI untuk bergabung dengan kubu Prabowo. Mereka menjadi pendukung Paslon 02, Prabowo-Sandi, dalam Pilpres 2019. Demi tujuan politik memenangkan pertarungan politik itu, kubu Paslon 02 memang menggalang dukungan dari “musuh-musuh” pemerintah, termasuk ormas lumpenproletariat Islam, FPI, dan orang-orang HTI. Di lain pihak, secara terbuka NU mendukung pembubaran HTI.

Dalam Pilpres 2019, NU berhasil menempatkan KH Ma’ruf Amin (Ketua Majelis Syura-nya) sebagai calon wapres 01. Ini memperlihatkan betapa signifikannya NU dalam kalkulasi politik Pak Jokowi dan partai-partai pengusungnya. Lebih jauh, dalam pertempuran melawan varian-varian Islam Transnasional (dan yang bekerjasama taktis dengannya macam FPI, kendati mazhabnya bertentangan: Wahabbi vs. Ahlussunah wal Jamaah), peta politiknya jadi nyaris hitam-putih: NU berkubu di Paslon 01; HTI, PKS, dan FPI berkubu di Paslon 02. Lebih-lebih kemudian Prof. KH Said Aqil Siraj (Ketua Dewan Tanfidziyah PBNU) mensinyalir bahwa kelompok-kelompok radikal Islam berkubu di Paslon 02. Atas dasar itu sementara pihak menggambarkan bahwa Pilpres 2019 merupakan pertarungan antara NU dan HTI. Di tataran ideologi, sinyalemen ini ada benarnya. Meski demikian, realitasnya jauh lebih kompleks.

 

Perspektif Dialektika

Untuk memahami Pilpres 2019, izinkanlah saya menggunakan pendekatan Materialisme Historis atau Perspektif Dialektika. Perspektif ini mempertimbangkan kekuatan-kekuatan ekonomi-politik dalam masyarakat, dinamika relasi di antara kekuatan-kekuatan itu, dan dampak dari dinamika tersebut terhadap perjuangan kelas (yang hingga saat ini merupakan motor penggerak sejarah).

Kelas penguasa dalam masyarakat modern adalah kelas borjuis (=kelas pemilik Kapital: alat-alat produksi massal). Kelas borjuis adalah kelas penguasa karena menguasai porsi terbesar sumber-sumber daya alam serta menentukan kebijakan-kebijakan utama yang berdampak pada masyarakat luas. Untuk mengamankan kepentingan dan hak istimewanya, kelas borjuis mengorganisasikan kekuasaannya dalam wujud negara. Sedangkan “rakyat” adalah istilah kolektif untuk menyebut semua kelas dan lapisan sosial yang berada di lingkaran-lingkaran pinggiran dalam penguasaan sumber-sumber daya ekonomi dan penentuan kebijakan-kebijakan yang secara hakiki berdampak kepada mereka.

Perbedaan hakiki antara kelas penguasa dan rakyat berimplikasi pada peran atau fungsi rakyat dalam Pemilu.  Pemilu, dengan Pilpres dan Pileg-nya, adalah sebuah agenda rutin dalam sebuah negara modern. Pemilu merupakan sarana konstitusional untuk mengatur kembali distribusi kekuasaan ekonomi-politik di antara faksi-faksi kelas penguasa. Caranya, faksi-faksi tersebut, yang lazimnya mengorganisir diri di dalam dan melalui partai-partai politik, mengutus wakil-wakilnya sebagai para paslon dan caleg. Dalam konteks ini, suara rakyat (yang tersalur via kotak-kotak suara) bagi para paslon dan caleg, dibutuhkan untuk melegitimasi pendistribusian kekuasaan ekonomi-politik itu.

Dalam kenyataannya, mereka yang nyalon dalam Pemilu pada umumnya adalah orang-orang yang berasal dari faksi-faksi kelas borjuis. Kenyataan juga menunjukkan bahwa dalam Pemilu 2019 tidak ada partai yang didirikan, diawaki, dan dikontrol oleh rakyat sebagai kendaraan politiknya. Semuanya partai borjuis. Partai rakyat, termasuk partai buruh dan tani, tidak ada.

 

Motif Ekonomi-Politik

Pemilu 2019 memperlihatkan bahwa faksi-faksi dalam kelas borjuis Indonesia menempatkan diri mereka dalam dua kubu: kubu Paslon 01 (Pak Jokowi-Kiai Ma’ruf) dan kubu Paslon 02 (Pak Prabowo-Sandiaga Uno). Kita tahu, para konglomerat berhimpun di masing-masing kubu. Ada Pak JK, Pak LBP, Pak ET, Pak SP, Pak HT, dan Pak OSO, misalnya, di kubu Pak Jokowi-Kiai Ma’ruf. Ada Pak SU, Pak HD, dan Pak TS, misalnya, di kubu Pak Prabowo-Sandiaga Uno.

Secara ideal, pengelompokan ini didasarkan pada dua visi yang berbeda tentang model pembangunan kapitalisme Indonesia.

Kubu Paslon 01 memiliki visi tentang kapitalisme nasional yang bertumpu pada percepatan pembangunan tenaga-tenaga produktif untuk memampukan Indonesia menjadi pemain utama dalam percaturan ekonomi kapitalis dunia. Dalam periode 2014-2019, pembangunan infrastruktur menjadi penekanan utama. Kelak dalam periode 2019-2024 (bila Pak Jokowi menang lagi), giliran pembangunan SDM yang akan menjadi penekanan utama. Pembangunan tenaga-tenaga produktif berupa infrastruktur dan SDM memprasyaratkan “revolusi mental,” etos baru yang dipandang cocok untuk menjadi pelaku persaingan dalam percaturan kapitalisme dunia.

Di lain pihak, sedangkal pemahaman saya, Kubu Paslon 02 memiliki visi tentang kapitalisme nasional yang kurang jelas. Yang jelas, Paslon 02 mengumbar retorika populis: keberpihakan kepada rakyat, serta kritik-kritik kepada pemerintah yang dianggap korup (“bocor”), gagal menyejahterakan rakyat (harga-harga berbagai kebutuhan pokok tidak terjangkau), dan tidak berkemandirian secara ekonomi (utang dan impor). Apakah itu berarti Kubu Paslon 02 mengusung pembangunan kapitalisme menurut model welfare state (“negara kesejahteraan”) Eropa Barat dan Utara, sosio-nasionalisme ala Bung Karno, atau welfare state berwatak Leviathan (otoriter represif bertangan besi ala mendiang eks mertuanya, Pak Harto)?

Welfare state ala negara-negara Barat dan Utara menetapkan pajak yang tinggi untuk membiayai jejaring pengaman sosial. Di sana, partai-partai berhaluan Sosial-demokrasi (Sosdem, revisi mendasar atas Marxisme), yang berjuang untuk mencapai, mempertahankan, dan memperluas kebijakan-kebijakan pro-buruh dan rakyat, kuat. Di Indonesia, tidak ada satu pun, termasuk Gerindra, yang dapat dikategorikan sebagai partai berhaluan Sosdem. Di samping itu, sejak krisis ekonomi 2008, negara-negara kesejahteraan itu “terpaksa” melakukan penghematan anggaran atas jejaring pengaman sosial (dan menimbulkan reaksi keras dari masyarakat luas).

Sosio-nasionalisme Bung Karno menginginkan kemandirian ekonomi nasional (“Berdikari” = berdiri di atas kaki sendiri). Dalam pergulatan dengan kekuatan-kekuatan imperialis, Bung Karno menolak investasi asing, tetapi “mendayung di antara karang” dalam mencari bantuan ekonomi (=utang) di antara Uni Soviet, Republik Rakyat Tiongkok, dan Amerika Serikat. Sosio-nasionalisme indah dalam teori (dan jargon), tetapi gagal dalam praktik, dan ditamatkan riwayatnya melalui “kudeta merangkak” menyusul Peristiwa 1 Oktober 1965.

Lalu “Negara Kesejahteraan Berwatak Leviathan” ala Pak Harto? Dengan utang, yang sekian persen dijadikan bancakan keluarga dan kroni, rezim Orde Baru berusaha mencukupi kebutuhan rakyat. Dalam pada itu, dari tiga sokoguru perekonomian Indonesia, hanya sektor kapitalis (yang berwatak kroni) yang berjaya, sementara sektor negara (BUMN) menjadi sapi perah para koruptor, dan koperasi “mati segan hidup tak hendak.” Pada saat yang sama, rezim mengerangkeng demokrasi dan bersikap represif terhadap siapapun yang bersuara kritis.

Pengelompokan berdasarkan visi tentang pembangunan kapitalisme Indonesia membuat kita memiliki gambaran bahwa Pilpres 2019 adalah pertarungan antara visi yang jelas tentang pembangunan kapitalisme (Paslon 01) dan retorika populisme (Paslon 02).

Secara riil, perkubuan itu didasarkan pada perhitungan untung-rugi dan prospek kemenangan yang dibuat oleh faksi-faksi tersebut terhadap masing-masing Paslon. Tentu kita tidak naïf, menganggap mereka sepi ing pamrih rame ing gawe mengabdi bangsa dan negara lillahi ta’ala atau ad majoram Dei gloriam… tanpa kepentingan ekonomi-politik.

Sebagai pengorganisasian kekuasaan kelas, negara memiliki kekuasaan yang besar dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan berasaskan kepentingan. Itulah sebabnya kekuasaan negara sangat menggiurkan. Secara keseluruhan, negara mengamankan/menjamin kekuasaan ekonomi politik kelas borjuis. Para penegak hukum siap untuk melayani mereka berdasarkan hukum positif yang dibuat dan disahkan oleh wakil-wakil mereka.

Dalam pada itu, faksi-faksi yang beroleh porsi yang lebih besar dalam kekuasaan negara akan mendapati diri mereka dalam posisi yang lebih menguntungkan daripada faksi-faksi yang beroleh porsi yang lebih kecil. Mereka lebih terjamin dalam perburuan konsesi atas hutan dan tambang, bahkan lebih terlindungi dalam kasus-kasus pengrusakan alam, pelanggaran terhadap hak-hak ulayat masyarakat adat, penggusuran pemukiman-pemukiman penduduk, pelanggaran HAM, kriminalisasi terhadap aktivis buruh dan lingkungan. Faksi-faksi yang beroleh porsi yang lebih kecil harus bernegosiasi dengan faksi-faksi tersebut untuk menikmati jaminan dan perlindungan yang relatif sama. Bila negosiasi mencapai kata sepakat, situasi politik akan menjadi kondusif dan negara relatif aman. Tapi bila negosiasi menemui jalan buntu, tak jarang terjadi konflik keras yang secara ekstrem bisa bermuara dalam upaya kudeta (seperti yang kita saksikan beberapa tahun yang lalu).

Menurut pandangan Pluralis/Liberal negara adalah wasit sekaligus akomodator yang adil atas berbagai kepentingan dari kelompok-kelompok kepentingan. Dalam kenyataannya, “kelompok-kelompok kepentingan” yang dimaksud terutama merujuk pada faksi-faksi kelas penguasa, bukan kelompok-kelompok kepentingan di kalangan rakyat. Ini bukan berarti bahwa sebagai organisasi kekuasaan kelas borjuis negara sama sekali abai terhadap kepentingan rakyat. Negara akan berupaya meminimalkan keresahan, gejolak, dan ketidakpercayaan rakyat. Untuk itu, negara tidak hanya mengandalkan “alat-alat kekerasan” untuk memaksakan kepatuhan rakyat (polisi, tentara, pengadilan, dan penjara, misalnya). Negara juga menggunakan “alat-alat hegemonik” untuk membentuk nilai-nilai etis dan cara berpikir rakyat (lembaga agama, lembaga pendidikan, pers, bahkan keluarga). Lebih jauh negara juga mengusahasakan agar rakyat menerima sejumput manfaat (benefits), yang diambilkan dari profit raksasa yang didapatkan oleh faksi-faksi kelas penguasa. Roti dan sirkus, begitu ungkapan diktator Republik Romawi, Julius Caesar.

Pengelompokan berdasarkan perhitungan untung-rugi dan prospek kemenangan Paslon yang dibuat oleh faksi-faksi borjuis Indonesia, menurut pendapat saya, menggambarkan bagi kita bahwa  Pilpres 2019 adalah “pertarungan konstitusional” dalam oligarki (segelintir kaum yang nyaris mahakuasa dalam perekonomian Indonesia).

 

Motif-motif Non Ekonomi-Politik

Kita perlu juga memperhitungkan motif-motif yang tidak secara langsung bersifat ekonomi-politik, yang timbul dalam masyarakat sipil yang kemudian tercampur aduk dengan kepentingan ekonomi politik. Di satu sisi ada aspirasi untuk menjaga keutuhan nation state Indonesia, pluralitas, dan toleransi. Di sisi lain ada aspirasi-aspirasi untuk membuat Indonesia menjadi lebih konservatif secara sosial dan menyelamatkan eksistensi sejenis Islam Transnasional.

Motif-motif ini kemudian dimanfaatkan oleh faksi-faksi borjuis yang berkubu di masing-masing Paslon dengan mempertimbangkan kekuatan massa pendukung dari ormas-ormas yang mengusung motif-motif tersebut serta kecenderungan-kecenderungan religio-kultural yang berkembang dalam masyarakat. Sudah barang tentu faksi-faksi kapitalis dari masing-masing kubu dan para pemimpin kelompok-kelompok agama/sosial yang mendukung mereka terlibat dalam hubungan saling memanfaatkan bahkan berusaha saling mengkooptasi.

Kelompok-kelompok yang berorientasi sosial konservatif-radikal cenderung berhimpun di kubu Paslon 02. Massa pendukung mereka rentan terhadap asupan informasi negatif yang digelontorkan secara masif tentang Jokowi: PKI, antek Asing-Aseng, anti-Islam, dan rezim yang mengkriminalisasikan ulama. Para pemimpin dan massa HTI, “ormas” yang dibubarkan pemerintah Jokowi karena ideologinya yang anti-NKRI, anti-Pancasila, dan Khilafiyah, juga berkubu di Paslon 02. Kelompok-kelompok tersebut “disambut” oleh kubu Paslon 02, yang membutuhkan mereka untuk pengerahan massa dan lumbung suara.

Kelompok-kelompok yang berorientasi sosial konservatif-moderat dan yang lebih liberal, juga kelompok “minoritas” condong kepada kubu Paslon 01. Pluralisme, toleransi, demokrasi, citra sebagai sosok yang sederhana, bersih, jujur, pekerja keras, berprestasi, milenial, dan merakyat (sebagai implementasi dari nasionalisme), melekat pada Pak Jokowi. Lebih jauh, dengan menggandeng KH Ma’ruf Amin sebagai Cawapres, Pak Jokowi mengukuhkan citra dirinya sebagai seorang Muslim moderat yang taat dan sedikit banyak menetralisir tudingan anti-Islam terhadap dirinya. Kelompok-kelompok yang disebutkan barusan merasa lebih nyaman dengan Paslon 01 ketimbang Paslon 02.

Pengelompokan berdasarkan motif-motif yang tidak secara langsung bersifat ekonomi-politik ini menampilkan gambaran bahwa Pilpres 2019 merupakan pertarungan antara kubu moderat (yang mendukung Paslon 01) dan kubu radikal (yang mendukung Paslon 02).

 

Sikap Kita

Dalam Yeremia 29: 7 (TB-LAI), kita membaca:

“Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu.”

Orang Yehuda, penerima pesan Allah melalui Nabi Yeremia, terpaksa tinggal di negeri Babel. Mereka diangkut sebagai tawanan ke negeri itu, menyusul kekalahan Yehuda yang pertama dari Babel (595 SM). Mereka adalah kaum eksil, buangan, di negeri orang. Perkembangan politik di Yehuda, yakni menguatnya pengaruh kaum patriotik terhadap Raja Zedekia, memicu sejumlah “nabi” untuk menubuatkan bahwa Yahweh akan segera menghukum Babel, memerdekakan Yehuda, dan mengembalikan kaum eksil ke tanah air.

Menanggapi itu, Nabi Yeremia menyurat kepada mereka. Ia mengemukakan bahwa mereka tidak perlu mempercayai “nubuat” itu. YAHWEH tidak mengutus para “nabi” itu untuk menjadi jubir-Nya. Masa pembuangan masih akan berlangsung cukup lama. Tentu bukan tanpa tujuan dan makna, karena YAHWEH sedang mengerjakan rancangan-Nya, shalom bagi umat-Nya (Yeremia 29: 11). Karena itu, mereka harus membiasakan diri hidup di negeri Babel. Lebih jauh, dengan meyakini bahwa shalom negeri Babel berarti shalom bagi mereka sendiri, orang Yehuda diminta untuk mengusahakan dan mendoakan shalom negeri tersebut.

Shalom, yang diterjemahkan dengan “kesejahteraan” (ayat 7) atau “damai sejahtera” (ayat 11), menunjuk pada “terwujudnya kedamaian dan kesejahteraan yang berkeadilan.” Ada suasana damai, di mana orang hidup dalam hubungan-hubungan yang baik dan bebas dari ancaman. Ada kesejahteraan, yakni tercukupinya kebutuhan-kebutuhan dasar dan kultural manusia. Semuanya itu bersendikan keadilan. Orang Yehuda membutuhkan “kedamaian dan kesejahteraan yang berkeadilan,” baik di Yehuda, tanah air mereka, maupun di Babel, negeri pengasingan mereka. Karena hal itu “tidak datang begitu saja dari langit,” mereka harus mengusahakan dan mendoakannya.  Bila Babel berkeadilan, damai, dan sejahtera, orang Yehuda akan hidup dalam keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Kita, para pengikut Gusti Yesus, bukan orang asing apalagi eksil di Indonesia. Kita bukan orang Kristen yang “kebetulan” tinggal di Indonesia. Kita adalah orang Indonesia yang beragama menurut Jalan Gusti Yesus. Kita sepenuhnya orang Indonesia, kita seutuhnya pengikut Gusti Yesus. Oleh karena itu, kita turut bertanggungjawab dalam mewujudkan Indonesia yang berkeadilan, damai, dan sejahtera. Bila para eksil Yehuda diminta untuk mengusahakan dan mendoakan shalom negeri Babel, lebih-lebih kita, “orang Indonesia yang mengikut Gusti Yesus.”

Dalam konteks Pemilu 2019, baik Pilpres maupun Pileg-nya, itu berarti para pengikut Gusti Yesus terpanggil untuk menggunakan hak pilih secara bertanggungjawab. Pertanyaannya, apakah artinya “menggunakan hak pilih secara bertanggungjawab”?

 

Minus Malus

Baru-baru ini, Prof. DR. Rm. Franz Magnis-Suseno menandaskan prinsip minus malus (=keburukan minimal). Mengecam golput, Romo Magnis mengemukakan realisme: tidak ada calon yang ideal (=sesuai dengan aspirasi dan/atau kriteria calon pemilih). Masing-masing kandidat memiliki kelemahan, kekurangan, bahkan keburukan. Akan tetapi, hal itu tidak boleh dijadikan dasar untuk tidak memilih salah satu calon, dalam  hal ini Paslon 01 atau Paslon 02. Tidak memilih alias golput, menurut Romo Magnis, adalah tindakan yang menghindari tanggung jawab sebagai warga dari sebuah negara demokrasi. Logikanya, memilih salah satu Paslon adalah tindakan yang didasarkan pada kesadaran akan tanggung jawab sebagai warganegara. Karena itu, pilihlah Paslon yang kelemahan, kekurangan, dan keburukannya lebih sedikit daripada Paslon lain. Dengan demikian, mungkin dalam kebanyakan kasus, Pemilu bukan bertujuan untuk memilih yang terbaik, melainkan untuk mencegah agar yang jahat tidak sampai berkuasa.

Ada banyak tanggapan terhadap lontaran pemikiran Rm. Magnis. Saya pribadi bersimpati kepada pemikirannya. Saya mencandra kegelisahan Rm. Magnis: Populisme Kanan (yang menggunakan retorika yang kedengaran merakyat dan mengipas sentimen konservatif-radikal dalam masyarakat) sedang menguat. Di Amerika Serikat dan Brazil, misalnya, kandidat-kandidat dari Populisme Kanan menang. Bila orang masa bodoh (dengan ber-golput), Populisme Kanan, yang diusung oleh kubu Paslon tertentu, akan menang pula di Indonesia. Pluralisme, toleransi, bahkan demokrasi itu sendiri benar-benar terancam.

Menurut pendapat saya, sebagai sebuah prinsip pengambilan keputusan etis di tengah berbagai pilihan yang tidak ideal, minus malus atau lesser evilism adalah sah. Tentu bukan tanpa keterbatasan. Misalnya:

Pertama, seberapa akurat pengetahuan kita tentang seberapa banyak dan serius kelemahan atau kekurangan atau keburukan (bahkan kejahatan!) dari masing-masing Paslon?

Kedua, siapa yang menentukan tolok ukur kekuatan atau kelebihan atau kebaikan untuk menakar kelemahan/kekurangan/keburukan masing-masing Paslon? Para pendukung fanatik Paslon 01 dan Paslon 02 akan saling tuding bahwa “pujaan” lawan adalah yang terlemah, terkurang, dan terburuk dan mengklaim “pujaan” sendiri adalah yang terkuat, terlebih, dan terbaik.

Ketiga, apakah tidak golput niscaya mencegah “orang jahat” untuk berkuasa?

Keempat, di mana tanggung jawab para pemilih bila siapa pun Paslon yang menang kasus-kasus pengrusakan alam yang masif, pelanggaran terhadap hak-hak ulayat masyarakat adat, penggusuran pemukiman-pemukiman penduduk, pelanggaran HAM, kriminalisasi terhadap aktivis buruh dan lingkungan, yang terjadi sejak zaman Pak Harto hingga saat ini, terus merajalela?

Dalam pada itu, menurut pendapat saya, ijtihad Rm. Magnis amat sangat perlu diapreasi. Sekurang-kurangnya dia mengingatkan kita akan tanggung jawab kita sebagai warga negara (dan ini sejalan dengan semangat Yeremia 29: 7!), serta memberikan prinsip yang bisa kita pegang. Pada saat yang sama, kita perlu bergerak melampaui polemik golput atau coblos-mencoblos. Kita, sebagai pengikut Gusti Yesus, perlu lebih serius (selama ini sudah serius, tinggal perlu ditingkatkan menjadi lebih serius) dalam pergumulan teologis-politis kita, sehingga kita tidak menjadi gagap (dan mudah dikooptasi oleh kepentingan politik pihak manapun yang memainkan isu dan sentiment tertentu) setiap kali menjelang Pemilu.

 

Tipologi Rangkap Tiga

Reformator Protestan Yohanes Calvin (1509-1564) mewariskan ajaran Kristologi Tinggi yang memaknai kemesiasan Gusti Yesus dalam tiga rangkap: Raja, Nabi, dan Imam. Menurut pendapat saya, kita bisa memaknai jabatan mesianis Gusti Yesus yang rangkap tiga ini sebagai tipologi bagi teologi dan praksis politik Gereja. Tipologi ini didasarkan pada pemahaman bahwa Gereja adalah Tubuh Kristus atau tanda kehadiran Kristus di dalam dunia. Dengan tipologi ini Gereja menyatakan Kristus ke dalam dunia (dan bersaksi bahkan menantang kuasa-kuasa yang eksploitatif, menindas, dan memarjinalkan manusia dan alam).

Tipologi Imam. Gusti Yesus adalah Imam Besar. Gereja, yang menandakan kehadiran-Nya di dunia, mengemban fungsi imamat. Ia adalah “rumah rohani”, yang tersusun dari “batu-batu hidup”, dengan Gusti Yesus sebagai Batu Penjuru, guna mempersembahkan “korban rohani yang menyenangkan Allah” (1 Petrus 2: 5). Korban rohani tersebut, dalam langgam 1 Petrus, adalah suatu cara hidup berkomunitas yang baru yang, dijiwai oleh kasih, saling melayani seturut dengan karunia-karunia rohani yang dianugerahkan kepada tiap-tiap anggota (1 Petrus 4: 8-11). Cara hidup berkomunitas yang baru itu secara negatif membungkam “kepicikan orang-orang yang bodoh” (2: 15), dan secara positif memungkinkan mereka “memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka” (2: 12).

Dengan menjadi sebuah “community of character”, Gereja telah berpolitik: mengelola kehidupan bersama untuk mendatangkan shalom (=damai dan kesejahteraan yang berkeadilan). Lebih jauh, ia memperlihatkan kepada dunia cara baru hidup bersama. Penghormatan terhadap HAM, pluralisme, toleransi, demokrasi, solidaritas wabil chusus kepada mereka yang terhisap, tertindas, dan terpinggirkan, keadilan sosial, transparansi, dan anti-korupsi, terwujud dalam Gereja. Dalam keberaniannya untuk berbeda, Gereja bisa menjadi model bagi dunia. Berpolitik dalam artian itu, Gereja merupakan sebuah entitas politik.

Secara khusus, Pendeta selaku Gembala Jemaat, adalah figur yang bersama dengan para penatua dan diaken memfasiltasi seluruh komunitas untuk bahu-membahu mewujudkan diri menjadi community of character atau “kota di atas bukit.”

Tipologi Nabi. Gusti Yesus adalah Nabi, “penyambung lidah Allah.” Gereja, yang menjadi tanda kehadiran Gusti Yesus di dalam dunia, mengemban fungsi kenabian. Ia mewartakan firman Allah, yang berintikan kritik sosial dan seruan pertobatan berupa penegakan keadilan.

Bila diarahkan kepada masyarakat, secara khusus fungsi kenabian dilaksanakan di “latar”: di jalan-jalan, di pasar-pasar, di pabrik-pabrik, di sawah-ladang-perkebunan, dan sebagainya. Para fungsionaris utamanya adalah para anggota jemaat, yakni para pengikut Gusti Yesus yang secara langsung bergelut (dan) basah kuyup dengan realitas di “latar”. Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat, Serikat-serikat Buruh, Serikat-serikat Tani, Serikat-serikat Nelayan, dan lain-lain., adalah “kendaraan” perjuangan kenabian para pengikut Gusti Yesus.

Tipologi Raja. Gusti Yesus adalah Raja. “Segala otoritas (exousia) di sorga dan di bumi telah dikaruniakan kepada-Ku,” begitu sabda Tuhan yang Bangkit (Matius 28: 18). Berkaitkelindan dengan otoritas tersebut adalah amanat untuk mewujudkan kehendak Allah “di bumi seperti di sorga” (6: 10). Itulah hakikat dari kedatangan Kerajaan Allah (ayat 9). “Kerajaan dan kebenaran/keadilan-Nya” berintikan shalom: perdamaian dan kesejahteraan yang berkeadilan. Sang Mesias, yang secara menentukan telah menang atas kuasa-kuasa, melaksanakan amanat tersebut sampai tumpasnya “musuh yang terakhir” (eschatos echtros), yakni sang maut (1 Korintus 15: 26). Sebagai representasi Kristus di dalam dunia, Gereja mengemban fungsi rajawi: menyatakan ketuhanan (the lordship) atau martabat rajawi Gusti Yesus di tengah dunia.

Bila diterjemahkan ke dalam ranah politik kekuasaan, fungsi ini dijalankan oleh para pengikut Gusti Yesus yang meyakini perjuangan politik sebagai jalan untuk ikut mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan yang berkeadilan bagi sebanyak mungkin orang. Jiwa dan semangatnya: kekuasaan politik untuk melayani, bukan demi kekuasaan politik itu sendiri. Untuk itu mereka melihat Gusti Yesus sendiri sebagai teladan (bandingkan Markus 10: 42-45; Lukas 22: 25-27). Di sini jelas: politik mereka bukan politik identitas.

Partai-partai politik, yang berkomitmen terhadap penegakan HAM, pluralisme, dan keadilan sosial (yang perlu diperluas, tidak saja keadilan di ranah ekonomi politik, tetapi juga keadilan gender dan hapusnya diskriminasi rasial), dan keselamatan ekologis, adalah kendaraan para pengikut Gusti Yesus. Pemilu, kabinet, parlemen, “parlemen jalanan,” dan sebagainya., adalah arena perjuangan mereka. Rapat-rapat kabinet, perdebatan di parlemen, lobby-lobby politik yang berprinsip, aksi massa, dan lain-lain., adalah cara-cara perjuangan mereka.

 

Penutup

Pemilu 2019, termasuk Pilpres-nya, penting. Meletakkannya sebagai bagian dari tanggung jawab teologis politik mewujudkan “kedamaian dan kesejahteraan yang berkeadilan”, kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Dengan mata terbuka terhadap berbagai gambaran dan realitas yang terpapar di baliknya, kita harus membuat keputusan dan menjatuhkan pilihan. Tapi lebih dari itu, kita harus lebih serius menggumuli tanggung jawab teologis-politis kita. Tipologi jabatan mesianis Gusti Yesus yang rangkap tiga itu mengajak kita untuk bergerak melampaui tanggung jawab teologis-politis memilih Si A atau Si B di TPS-TPS. Semoga!** (MR)

Terpujilah Allah!

 

Lemah Abang, 1 April 2019

 

Pdt. Rudiyanto, M. Th*

 

*Pdt.Rudiyanto, M.Th adalah peneliti di PSTS (Pusat Studi Teologi Sosial) STT Abdiel, Ungaran, Jawa Tengah.

 

**Tulisan ini adalah hasil pengolahan diskusi-diskusi dalam PHT GGKMI PGMW IV (4 Maret 2019), GGKJ (Gereja-gereja Kristen Jawa) Klasis Solo (15 Maret 2019), dan PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) Yogyakarta (29 Maret 2019).

 

 

 

 

BACAAN

Budiman, Arief, Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi. Jakarta: Gramedia, 1997.

Harman, Chris, A People’s History of the World. London/Chicago/Sydney: Bookmarks, 2002.

Kurniawan, Frendy, “Para Konglomerat di Belakang Jokowi dan Prabowo pada Pilpres 2019,” https://tirto.id/para-konglomerat-di-belakang-jokowi-dan-prabowo-pada-pilpres-2019-c1kn.

Schwarzmantel, John, Gramci’s Prison Notebooks. London/New York: Routledge, 2017.

Wahid, Abdurrahman, ed., Ilusi Negara Islam – Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia. Jakarta: Desantar Utama Media, 2009.

WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), Surat Terbuka Kepada Presiden RI, Presiden Dewan Uni Eropa dan Pemimpin Negara Anggota Uni Eropa: Menyikapi Dampak Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, yaitu: Perusakan Hutan, Perampasan Tanah, Pelanggaran HAM, Korupsi dan Bencana Lingkungan. https://walhi.or.id/wp-content/uploads/2018/05/Surat-Terbuka-Kepada-Presiden-dan-Pemimpin-Dewan-Uni-Eropa_220518.pdf

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

©2019 GKMI Network

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?